Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat
mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, khususnya
generasi muda. Di tengah upaya penegakan hukum yang cenderung
menitikberatkan pada sanksi pidana penjara, perhatian terhadap korban
penyalahgunaan narkotika masih minim. Padahal, sebagian besar dari mereka
awalnya hanya menjadi korban bujukan atau tekanan lingkungan. Dalam konteks
pembaharuan hukum pidana, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan
kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan
untuk menjawab dua pertanyaan utama yaitu kebijakan perlindungan hukum
terhadap korban penyalahgunaan narkotika, dan penegakan hukum serta tindakan
rehabilitasi terhadap korban dilakukan dengan studi kasus putusan Pengadilan
Negeri Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian bersifat deskriptif dan
menggunakan teknik studi kepustakaan serta analisis yuridis kualitatif untuk
mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan
terkait. Objek penelitian skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap korban
penyalahgunaan narkotika dengan studi kasus yang digunakan adalah putusan PN
Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini sebenarnya telah
memberikan ruang untuk perlindungan korban penyalahgunaan narkotika melalui
pendekatan rehabilitatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 127 UU Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan PN Balikpapan menjadi contoh
implementasi pendekatan ini. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan
pendekatan double track system dalam kebijakan pidana nasional sebagai bagian
dari pembaruan hukum pidana. Kesimpulannya, perlu penguatan kerangka hukum
dan kebijakan yang lebih tegas dalam membedakan antara pelaku dan korban
penyalahgunaan narkotika, serta penguatan peran rehabilitasi sebagai sarana utama
pemulihan.