Skripsi ini mengkaji alasan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dikaitkan dengan perspektif maqashid syariah serta studi kasus putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor 177/Pdt.G/2025/PA.Badg. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis apakah dasar hukum perceraian yang digunakan oleh
hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
bagaimana kesesuaian alasan perceraian tersebut dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual
melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan
bahwa alasan perceraian dalam putusan tersebut yakni perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali telah memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi maqashid syariah, keputusan
perceraian tersebut mendukung tercapainya lima tujuan pokok hukum Islam, yakni
menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz
an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga
sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Perceraian dalam
konteks ini merupakan solusi terakhir yang memberikan perlindungan hukum bagi
pihak yang dirugikan dan menjaga keharmonisan sosial serta keadilan.