PHK merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai
hubungan dengan masalah ekonomi bagi pekerja yang terkena dampak
PHK. Berakhirnya hubungan kerja bagi buruh berarti kehilangan mata
pencaharian merupakan permulaan dari segala kesengsaraan. PHK secara
sepihak oleh pengusaha dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan
pada alasan tertentu yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta pengusaha telah terlebih dahulu
melakukan upaya agar PHK tidak perlu terjadi. Namun pada kenyataannya
masih banyak pihak pengusaha yang melakukan PHK secara sepihak tanpa
alasan yang jelas dan sewenang- wenang Berdasarkan hal tersebut, tujuan
pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap pekerja yang mengalami PHK secara sepihak berdasarkan
Hukum Ketenagakerjaan dan tujuan penelitian kedua adalah untuk
mengetahui penyelesaian hukum bagi pekerja yg melakukan kesalahan
berat menurut peraturan perundang-undangan.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk melukiskan hal di daerah dan saat tertentu.. Jenis
penelitiannya adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data
sekunder, didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan
yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Data dikumpulkan
melalui studi dokumen dan studi literatur kemudian dianalisis secara
kualitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah adanya hak-
hak dari pekerja serta pengusaha yang harus dilindungi, serta diharapkan
perlindungan hukum terkait hak-hak pekerja dapat dilaksanakan yang
dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan
penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan hasil penelitian
yang kedua adalahBahwa Penyelesaian Hukum bagi Pekerja yang
melakukan kesalahan berat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial Nomor 225/PDT.SUS.PHI/2022/PN.BDG sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI),