Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu penyakit dan kejahatan tertua yang
ada dalam masyarakat Indonesia. Konsep pendekatan dalam penyelesaian kasus korupsi
yang sudah usang masih menggunakan konsep follow the suspect yang masih menuntut
secara in personam. Berdasarkan hal tersebut tujuan pertama penelitian ini untuk
mengetahui urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak
pidana dan tujuan kedua penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
merampas aset terdakwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
70/Pid.sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif oleh karena itu penyajian dalam
penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian kata-kata serta analisis penulis. Jenis
penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder bahan hukum

primer,sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-
undangan yang dihubungkan dengan pendekatan kasus dan menggunakan metode analisis

kualitatif untuk memahami studi kasus yang diteliti.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama yaitu urgensi pengesahan
rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana nyata terlihat dalam
penyelesaian serta pembuktian dalam kasus korupsi yang lama dan berbelit-belit. Hasil
penelitian kedua yaitu bahwa bentuk perampasan aset yang dirampas masih tidak
sebanding dengan kerugian negara akibat metode pendekatan secara in personam.