Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan error in persona ini bermula
dari human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik.
Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena
kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap
selanjutnya. Maka diperlukannya Perlindungan Hukum bagi korban salah tangkap guna
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak
yang diberikan oleh hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kebijakan
perlindungan hukum korban salah tangkap dalam penyidikan, kemudian juga penulis ingin
mengetahui bagaimana proses hukum terhadap tuntutan korban Pegi Setiawan terhadap
Penyidik Kepolisian.
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara
sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, jenis penelitian
yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data

yang dipergunakan adalah menggunakan bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-
undangan dan buku-buku referensi, metode analisa data yang dipergunakan adalah

pengelohan dari kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengetahui kebijakan mengenai perlindungan
hukum korban salah tangkap serta hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian dan
rehabilitasi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Serta penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan Nomor
10/Pid.Pra/2024/PN Bdg hakim mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya
dan Menyatakatan proses Penetapan Tersangka kepada Pemohon atas nama Pegi Setiawan
dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.