Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana
persetubuhan merupakan isu krusial mengingat anak adalah generasi penerus
bangsa yang rentan terhadap kejahatan. Kasus-kasus persetubuhan anak
menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, seperti yang tercermin dalam
data Pusiknas Polri, sehingga menuntut perhatian serius dari negara dan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan
korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perspektif perlindungan
anak, serta mengkaji pidana dan pemidanaan pelaku tindak pidana persetubuhan
anak yang dihubungkan dengan Putusan Nomor 31/Pid.sus/2024/Pn.Skg.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

spesifikasi deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) untuk menelaah peraturan terkait, dan pendekatan

kasus (case approach) dengan menganalisis Putusan Nomor
31/Pid.sus/2024/Pn.Skg. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi
dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan rumus
statistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan hukum
terhadap anak korban persetubuhan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum
nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
menekankan hak-hak anak dan upaya rehabilitasi serta pendampingan. Dalam
Putusan Nomor 31/Pid.sus/2024/Pn.Skg, Majelis Hakim telah mempertimbangkan
secara cermat unsur-unsur tindak pidana persetubuhan anak berdasarkan Pasal 81
ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta menjatuhkan
pidana penjara dan denda kepada terdakwa, yang menunjukkan komitmen
penegakan hukum dalam melindungi anak. Meskipun demikian, masih diperlukan
optimalisasi implementasi kebijakan dan penegakan hukum untuk memberikan
perlindungan yang komprehensif dan mencegah reviktimisasi.