Sengketa antara konsumen (debitur) dan lembaga pembiayaan, seperti yang terjadi
antara konsumen dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, kerap muncul akibat
perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Persoalan ini menjadi semakin
kompleks ketika lembaga pembiayaan melakukan eksekusi jaminan tanpa melalui
prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa antara konsumen dan kreditur
berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
serta Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan
menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik
pembiayaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder
berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan
yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma-norma
hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus sengketa antara konsumen dan
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara debitur dan
kreditur dalam praktik pembiayaan seringkali belum sepenuhnya memperhatikan
ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Fidusia. Eksekusi
objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur tanpa melalui pengadilan atau tanpa
sertifikat jaminan fidusia yang sah merupakan pelanggaran hukum yang merugikan
konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen harus
ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, baik melalui jalur
litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK).