Latar belakang penelitian ini didasari karena Narkotika merupakan obat
yang diizinkan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Namun, jika
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat
menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat
khususnya generasi muda. Kasus penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi
yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang dimana digunakan di luar
kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Penlitian ini bertujan untuk mengetahui
penerapan unsur objektif, unsur subjektif, daya guna penjatuhan sanksi pidana
berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
889/Pid.sus/2024/PN.Blb. Serta perimbangan hukum oleh hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
889/Pid.sus/2024/PN.Blb.
Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis,
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data
sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pegumpulan
data dengan studi dokumen dan studi literatur sedangkan analisis data yang
dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian ternyata perbuatan pelaku berupa menjadi
perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, telah memenuhi unsur objektif
dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Di dalam penerapan unsur subjektif berupa bentuk kesalahan yang
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yaitu kesengajaan dalam berbagai coraknya, sehingga pelaku
dianggap mengetahui dan menghendaki baik perbuatan maupun akibat.
Penjatuhan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda
sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diharapkan dapat berdaya guna
setidak-tidaknya ada efek jera bagi pelaku.