Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Dalam aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah, khususnya bank syariah di Jawa Barat, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang disebut juga dengan istilah Syariah Compliance. Dalam konteks penelitian ini, ada dua masalah yang akan diteliti. Pertama, bagaimana Opini DPS sebagai produk hasil Dewan Pengawas Syariah yang memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam setiap produk, aktivitas dan layanan perbankan syariah dalam rangka menjaga bank agar selalu berpegang atau patuh pada prinsip-prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum bagi pelaksana dan penerima manfaat. Kedua, bagaimana penelitian yang dikhususkan terhadap penerapan Syariah Compliance oleh Dewan Pengawas Syariah dalam kasus pembayaran Ujrah atas kerjasama bank dengan pihak ketiga, yang ditenggarai terdapat perbedaan sudut pandang dalam penerapan pemenuhan kesesuaian prinsip syariah atas kerjasama dan transaksinya.
Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari institusi melalui penelitian lapangan yaitu wawancara nara sumber dan dokumentasi. Penelitian akan difokuskan terhadap peran dan kedudukan Opini DPS sebagai landasan kepatuhan perbankan syariah dalam penerapan Syariah Compliance pada aktivitas dan produk perbankan yang dilakukan atau diterbitkan, termasuk dalam aktivitas kerjasama bank syariah dengan pihak ketiga yang melahirkan hak dan kewajiban antar pihak.
Hasil penelitian ini mengungkapkan, Opini DPS merupakan rekomendasi atau pandangan dari lembaga DPS atas suatu aktivitas atau produk yang dilakukan sebuah lembaga berdasarkan permintaan manajemen perusahaan tersebut dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait kepatuhan lembaga tersebut kepada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, peran dan kedudukan Opini DPS menjadi sangat penting karena akan menentukan pelaksanaan kepatuhan pada prinsip syariah (syariah compliance) dan menjadi landasan untuk memberikan kepastian hukum bagi bank, nasabah dan pihak lain yang terkait.