Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi dalam masyarakat.
Korban kekerasan biasanya dari pihak perempuan atau istri dan anak. Namun dalam
kondisi-kondisi tertentu, suami juga bisa jadi pihak korban. Penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam
kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga pada putusan pengadilan
Negeri Donggala Nomor 28/PID.SUS/2022/PN.DGL. penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan
hukum pidana yang terjadi pada kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah
tangga dengan dihubungkan ajaran penyertaan pada putusan Pengadilan Negeri
Donggala Nomor 28/PID.SUS/2022/PN.DGL. dan yang kedua, untuk mengetahui
tindak pidana yang dihubungkan dengan ajaran penyertaan didalam Pasal 46 Jo
Pasal 8 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Terdakwa Yamin Nento alias Yamin,
bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan
seksual dalam lingkup rumah tangga pada putusan Nomor
28/PID.SUS/2022/PN.DGL.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan sumber
data berupa data sekunder. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini disusun
secara sistematis dengan analisis alternatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh
kesimpulan, yaitu bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
28/PID.SUS/2022/PN.DGL bersalah melakukan tindak pidana secara kekerasan
seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 Huruf a Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Daya guna pidana dalam putusan pengadilan tersebut masih dinilai kurang
berdaya guna karena di dalam pelaksanaannya sering kali tidak terpenuhinya efek
jera dan rasa keadilan yang menjadi tujuan pemidanaan itu sendiri. Maksud dari
rasa keadilan di sini adalah keadilan bagi pidak korban yang dirugikan secara
psikisnya yang terganggu karena tindakan dari terpidana selaku ayah kandung dari korban.