Secara normatif jaminan kebebasan beragama di Indonesia sebenarnya cuku kuat. Namun,keindahan aturan-aturan normatiftidaklah serta merta indah pula dalam wujud pelaksanaannya. Banyak sekali warga negara Indonesia yang merasa dibatasi kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang "diakui" pemerintah, artinya jikalau memeluk agama di luar agama yang "diakui" itu maka dampak yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara ironisnya, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama. adapun tujuan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, pertama untuk mengetahui perlindungan kebebasan beragama dalam perspektif negara hukum di Indonesia dan kedua untuk mengetahui pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dihubungkan dengan putusan pengadilan Nomor 97/PID.B/2022/PN.PWR.
Seesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang ingin menjabarkan perlindungan kebebasaan beragama dalam perspektif negara hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pidana dan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dihubungkan dengan putusan pengadilan Nomor 97/PID.B/2022/PN.PWR. Jenis penelitian yang dipergunakaan adlah penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus tindak pidana penodaan agama. Teknik pengumpulan data yang dipergunakaan adalah menggunakan bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundangan-undangan dan buku-buku referensi, metode analisis data yang dipergunakaan adalah pengolahan data kualitatif.
berdasarkan hasil penelitian ini perlindungan kebebasaan beragama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan tindak pidana penodaan agama yang merugikan dan merusak kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih tergolong ringan. Adapun keadaan-keadaan yang menjadi perimbangan hakim untuk memutus putusan ini adlah adanya keadaan memberatkan yaitu, perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa dapat merusak tantanan kerukunan beragama di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Purworejo pada khususnya serta adanya keadaaan yang meringankan, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.