Penganiayaan terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang mengancam
keselamatan dan masa depan seorang anak. Dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, pembuktian merupakan aspek krusial dalam menentukan kesalahan
pelaku, terutama dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Salah
satu metode pembuktian yang digunakan dalam penyelidikan kasus kematian tidak
wajar adalah ekshumasi. Ekshumasi merupakan tindakan penggalian kembali
jenazah yang telah dimakamkan untuk tujuan mendapatkan bukti medis yang dapat
membantu mengungkap penyebab kematian, seperti membuktikan luka-luka atau
tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, yang menjadi dasar penting dalam proses
pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum
dan penerapan ekshumasi sebagai upaya autopsi dalam pembuktian tindak pidana
penganiayaan mengakibatkan kematian seorang anak, serta mengkaji bagaimana
ekshumasi dapat mempengaruhi putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN BDG.
Penyusunan skipsi ini Penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif di
dalam hal ini objek yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.BDG., dengan menggunakan penelitian jenis yuridis
normatif dan yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menggunakan metode
pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan kasus.
Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa efektivitas ekshumasi dalam
pembuktian tindak pidana, memiliki peran yang tak kalah penting jika
dibandingkan dengan autopsi post mortem, ekshumasi memberikan peluang untuk
memperoleh bukti konkrit yang mungkin terlewatkan pada pemeriksaan pertama,
terutama dalam kasus di mana penyebab kematian masih diragukan. Kemudian

dalam pembuktian pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2024/PN.BDG., ekshumasi memiliki kedudukan penting yang menjelaskan

dengan gamblang penyebab dari kematian korban, sehingga dapat memperkuat
dakwaan terhadap pelaku. Di mana pelaku kemudian dijerat dengan Pasal 80 Ayat
(3) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.