Payung hukum terhadap kasus Narkotika dalam penelitian ini diatur dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan bahwa
setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Gologan I bukan tanaman, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan
paling banyak Rp. 8.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah). Dalam hal ini, penetapan
terdakwa dianggap melanggar Pasal 112 ayat (1) Narkotika. Sejalan dengan
permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui
bagaiman penerapan unsur objektif yang terdapat dalam perbuatan si pelaku
dikaitkan dengan Pasal 112 ayat (1), kemudian untuk mengetahui bagaimana
pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan
kemudian untuk mengetahui daya guna penjatuhan pidana bagi si pelaku
berdasarkan pasal 112 ayat (1) dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Karang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN. Tjk.
Spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian yang bersifat Deskriptif, dan
jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menekankan
pada ilmu hukum, teori, konsep, asas dan kaidah hukum. Metode pendekatan yang
digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual
approach), yaitu untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta mengenai tindak pidana narkotika UU NARKOTIKA
dikaitkan Putusan PN Tanjung Karang No. 5/Pid.sus/2024/PN. Tjk. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yakni dengan cara meneliti
bahan pustaka dan metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif
yang artinya data yang diperoleh mengarah pada kajian yang sifatnya teoretis sama
bentuk asas-asas, konepsi-konsepsi, pandangan dan doktrin hukum.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan pertama diketahui
bahwa penerapan unsur objektif pada Pasal 112 ayat (1) yang sering dijadikan
landasan bagi polisi untuk menetapkan orang tersebut memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan. Lalu, terhadap permasalahan penelitian kedua
diketahui bahwa pertanggungjawaban Pidana mengandung unsur kesalahan
(culpabilitas) yang diseimbangkan pada keseimbangan monodualistik sehingga
nilai keadilannya haruslah disejajarkan dengan asas legaitasnya. Sedangkan
terhadap hasil penelitan yang ketiga diketahui bahwa daya guna penjatuhan pidana
sangat erat berkait dengan keadilan dan kemerdekaan seseorang, sehingga patut
diperhatikan oleh hakim yang memutus perkara untuk menentukan nasib seseorang
terdakwa.