Harta Gono-Gini dalam Undang-Undang dan Hukum Islam, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah harta bersama, hanya saja dalam masyarakat kita lebih mengenal istilah gono-gini dibandingkan kata harta bersama. Kata harta gono-gini lebih populer tetapi mengandung pengertian yang sama, dimana Harta bersama atau harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan. Masalah tentang harta gono-gini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Akan tetapi, mereka hanya berpikir bahwa menikah untuk selamanya. Kemudian masalah harta gono-gini akan terpikirkan jika nanti setelah terjadi proses perceraian atau setelah adanya putusan dari pengadilan. Maka pasangan yang telah bercerai akan semakin diributkan tentang masalah harta gono-gini ini yang semakin rumit. Harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah gono-gini sering menjadi hangat di masyarakat terkait perselisihan tentang pembagian gono-gini atau harta bersama. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan ketentuan penyelesaian harta gono-gini dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam.
Metode Penelitian skrispsi dengan menggunakan spesifikasi penelitian berisfat deskriptif dengan jeneis penelitian hukum normative yang berfokus pada data sekunder berupa bahan hukum Primer, Sekunder dan tersier dan data di peroleh melalui studi pustaka dan studi dokumen, Pendekatan dilakukan melalui pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil Penelitian Skrispi Persamaan dan Perbedaan antara harta gono gini dalam Undang-Undang Perkawinan dengan hukum Islam, Hukum Islam melalui pendekatan ijtihad dan qiyas mengkaji secara mendalam tentang harta gono gini sepanjang tidak ditentukan lain (perjanjian perkawinan). Hukum mengenai harta bawaan suami dan harta bawaan istri; harta warisan, harta hibah, diperoleh sendiri dan harta diperoleh setelah perkawinan (harta gono-gini) ini untuk mempermudah bila terjadi perceraian perkawinan,