Pada saat ini terjadi sebuah dinamika dan kemajuan hukum terkait dengan isu
hukum kewarisan beda agama. Perkembangan itu dapat dilihat dari kenyataan
bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat gebrakan baru terkait
kewarisan beda agama. Gebrakan tersebut dapat dengan nyata dilihat dari putusan
yang memberikan peluang bagi non muslim untuk tetap dapat bagain dari harta
pewaris yang muslim. Hal tersebut memang tidak dituangkan ke dalam hukum
kewarisan yang sifatnya murni atau pasti, akan tetapi dibuat berdasarkan konsep
Wasiat Wajibah.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) dengan Jenis
penelitian bersifat penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan berupa
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
kasus (case approach), sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan teknik studi literatur dan studi dokumen dan dianalisis
secara kualitatif.
Wasiat Wajibah bagi ahli waris non muslim tidak diatur secara tegas dalam
Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim harus melakukan penggalian hukum
sebagimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam menyelesaikan kasus
kewarisan beda agama. Dalam Putusan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.CMI hakim
menggunakan asas kebebasan yang dimilikinya melakukan penemuan hukum
(Rechsvinding).Penemuan hukum yang diterapkan dalam masalah ini dilakukan
dengan metode penafsiran historis, argumentum peranalogium, Eksitensi Hukum
kewarisn Islam diantara sistem hukum kewarisan lainnya, Teori hukum mengenal
asas hukum dan penyimpangan terhadap asas hukum, serta memperhatikan pilihan
agama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dan juga memperhatikan aspek
keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. serta Untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam memperoleh haknya di mana hal tersebut mencerminkan
tuntutan ataupun kebutuhan, untuk menjamin kemanfaatan bagi mereka yang
mengajukan permohonan, Serta memperrtimbangan tata budaya yang hidup di
dalam masyarakat.