Keolahragaan sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat
memerlukan regulasi yang jelas untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan
keberlanjutan kompetisi. Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika dunia
olahraga, ditemukan bahwa penyelesaian sengketa yang efektif dan adil menjadi
suatu kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, pemerintah merespon dengan
menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang
memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani sengketa dalam
konteks olahraga.
Tujuan dalam penulisan skripsi ini secara khusus menganalisis mengenai
penyelesaian sengketa keolahragaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang dapat mendukung integritas, etika, dan
transparansi dalam lingkungan olahraga nasional. Keberhasilan suatu sistem
olahraga tidak hanya diukur dari prestasi atlet, tetapi juga dari kemampuannya
untuk menangani konflik dan sengketa yang mungkin timbul. Undang-undang ini
menjadi manifestasi komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan olahraga
yang bersih dari praktik-praktik yang merugikan dan memastikan bahwa keputusan
yang diambil terkait sengketa di dunia olahraga didasarkan pada prinsip-prinsip
keadilan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2022 tentang Keolahragaan, bahwa penyelesaian sengketa dalam dunia olahraga di
Indonesia diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk
Organisasi Cabang Olahraga. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai,
para pihak yang bersengketa harus membuat persetujuan tertulis mengenai metode
penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Metode penyelesaian sengketa yang dapat
dilakukan meliputi mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam hal mediasi dan
konsiliasi, para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri, namun mereka juga
dapat meminta bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk
memfasilitasi proses tersebut.