Dalam suatau penyelesaian perkara tindak pidana, terkadang hakim memberikan
putusan yang kontroversial. Oleh karena itu, hakim dalam pengadilan tingkat pertama (judex
factie) harus teliti dalam memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta tersebut terbukti atau
tidak perkara yang didakwakan. Apabila terdapat kekeliruan pada putusan pengadilan tingkat
pertama maupun pengadilan tinggi sebagai judex factie, maka putusan tersebut dapat ditinjau
kembali dalam Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tingkat kasasi ataupun
peninjauan kembali sebagai judex jurist. Dalam penelitian ini, Penulis menguraikan
dan menganalisis mengenai penerapan hukum pidana materiil dan juga petimbangan
hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh melalui studi
dokumen dan dianalisis dengan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa Maria Pauliene
Lumowa telah memenuhi unsur-unsur dalam not balok hukum pidana yaitu
perbuatannya termasuk ke dalam kualifikasi tindak pidana dan dalam diri pelaku juga
tidak
dapat ditemukan alasan penghapus pidana, sehingga pelaku dapat
mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Lalu hasil penelitian yang kedua
berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini juga
dapat dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu primair) dan Pasal
3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan kedua primair).