Age of consent adalah parameter hukum penting yang menentukan usia di mana
seseorang dianggap mampu memberikan persetujuan untuk aktivitas seksual.
Pengaturan tersebut dibentuk untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual,
mengingat bahwa mereka mungkin belum cukup matang untuk membuat keputusan
yang mempengaruhi hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaturan
age of consent di Indonesia berdasarkan teori children's agency yang mengakui hak
anak untuk membuat keputusan dan perlunya perlindungan yang lebih sesuai dengan
perkembangan dan kapasitas anak, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai
pengaturan age of consent di Indonesia apabila dikaitkan dengan statutory rape ditinjau
dari teori children’s agency, serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai
restrukturisasi kontruksi hukum age of consent yang ideal di Indonesia berdasarkan
teori children’s agency.
Penelitian ini berfokus pada pengaturan age of consent dan statutory rape
dalam hukum di Indonesia, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknik studi
dokumen serta studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk
menggambarkan secara mendetail bagaimana hukum saat ini mengatur age of consent,
menilai apakah pengaturan tersebut mencederai teori children's agency, dan
mengevaluasi relevansi kebijakan hukum terkait. Metode analisis yang digunakan
adalah yuridis kualitatif untuk memberikan deskripsi mendalam dan pemahaman yang
lebih baik mengenai isu hukum tersebut.
Pengaturan age of consent sebagai suatu kebijakan pembatasan umur anak
bertujuan untuk melindungi anak dan remaja dari eksploitasi seksual, namun apabila
dikaitkan dengan statutory rape di Indonesia melalui kacamata teori children’s agency,
justru seringkali tidak sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan karena
pendekatannya yang mengabaikan persetujuan anak serta tidak menghargai otonomi
anak sehingga berpotensi mengakibatkan pemidanaan yang tidak proporsional. Melalui
penelitian ini maka diperlukan restrukturisasi kontruksi hukum age of consent dengan
melibatkan teori children’s agency dengan menilai ketimpangan relasi kuasa dalam
keputusan seksual yang menjadi gerbang statutory rape, menerapkan close-in-age
exemptions, serta menghapus dispensasi kawin antara remaja dan orang dewasa.