Rumah sakit dapat mengubah status badan hukumnya dari yayasan menjadi
PT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum perubahan status
badan hukum rumah sakit dari yayasan menjadi PT dan mengetahui implikasi
yuridis perubahan status badan hukum rumah sakit tersebut.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif yang
menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode
pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif.
Dasar hukum perubahan status badan hukum rumah sakit dari yayasan
menjadi PT dapat mengacu pada UU Kesehatan. Pada dasarnya, dalam UU
Kesehatan tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur perubahan status
badan hukum rumah sakit dari yayasan menjadi PT. Namun, secara implisit,
ketentuan yang dapat dijadikan dasar perubahan status badan hukum rumah sakit
tersebut adalah Pasal 185 ayat (3) UU Kesehatan yang menyatakan, rumah sakit
yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan
usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Ketentuan itu hanya
menyebut “badan hukum”, sehingga dapat ditafsirkan termasuk di dalamnya
badan hukum berupa PT. Sesuai ketentuan itu, rumah sakit yang diselenggarakan
masyarakat yang berbentuk badan hukum yayasan bisa mengubah statusnya
menjadi badan hukum PT. Secara umum, implikasi yuridis perubahan status
badan hukum rumah sakit tersebut adalah segala sesuatu yang terkait dengan
organisasi dan operasional rumah sakit tidak lagi tunduk pada UU Yayasan, tetapi
tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Beberapa aspek yang berubah sebagai
implikasi dari perubahan itu, antara lain menyangkut tujuan/orientasi, struktur
organisasi, dan aset rumah sakit.