Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sedang
marak terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan. Keresahan masyarakat akan
keamanan di lingkungan sekitar anak-anak menunjukan bahwa anak-anak belum
mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam
kasus pelecehan seksual, negara masih berfokus pada penyelesaian hukum bagi
pelaku kejahatan saja. Sementara itu negara juga wajib penyediakan
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan sesksual. Tujuan
pertama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis yuridis
viktimologis tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dihubungkan
dengan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Jap.
Kedua untuk mengetahui pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan
korban pelecehan seksual terhadap anak dihubungkan dengan putusan
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Jap.
Permasalahan penelitian diteliti dengan menggunakan metode-metode
sebagai berikut, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitif,
jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa baha hukum primer, sekunder,
dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terkait pengumpulan
data dengan cara studi dokumen, serta metode analisis data secara yuridis
kualitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama terkait analisis yuridis
viktimologis tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak diketahui bahwa
anak korban terjadi interaksi dengan pelaku sehingga mendorong terjadinya
tindak pidana pelecehan seksual. Hasil penelitian permasalahan yang kedua
berkait pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan korban pelecehan
seksual masih sangat kurang dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi
korban baik secara fisik, maupun secara mental, spiritual dan sosial. Anak
sebagai korban seringkali tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan
ketentuan undang-undang