Penelitian ini mengulas perlindungan hukum terhadap konsumen yang memiliki
kendaraan sepeda motor, terutama dalam konteks eksekusi unit yang melibatkan

pihak debt collector. Undang-undang yang relevan dalam kajian ini adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan

kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Adapun tujuan
penelitiannya adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen
kendaraan sepeda motor terkait eksekusi unit yang melibatkan pihak debt collector
dan untuk mengetahui pertanggung jawaban para pihak terkait eksekusi unit yang
melibatkan pihak debt collector.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskripstif (descriptive research), dengan
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipakai
yaitu: pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif.
Dari hasil penelitian,dapat diketahui perlindungan hukum terhadap konsumen
kendaraan sepeda motor terkait eksekusi unit yang melibatkan pihak debt collector
adalah apabila kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh
perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa
tersebut tidak sah dan Pertanggung jawaban para pihak terkait eksekusi unit yang
melibatkan pihak debt collector adalah Debt collector bertanggung jawab untuk
melakukan penagihan dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum.