Dalam upaya mewujudkan negara hukum kesejahteraan (welfare state), Pemerintah melakukan beragam langkah untuk mengoptimalisasi penyerapan pajak, salah satunya dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak yang memiliki pajak terutang, atau telah membayar pajak terutang namun nominal yang dibayarkan kurang dari yang ditetapkan pemeriksa pajak. Pada pelaksanaannya, seringkali terdapat perbedaan pendapat baik dari aspek nilai pajaknya maupun dari prosedur penerbitan surat yang dianggap tidak sesuai. Inilah yang menyebabkan adanya sengketa pajak. Penelitian ini akan secara khusus menganalisis sengketa pajak antara CV. Mitra Abadi Logistik melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kewenangan Kepala KPP Pratama Gresik Utara dalam menerbitkan SKP, serta mengidentifikasi kompetesi PTUN Surabaya dalam menyelesaikan sengketa Pajak antara CV. Mitra Abadi Logistik melawan Kepala KPP Pratama Gresik Utara.
Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan didasarkan kepada pengkajian hukum positif, yaitu pada khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta beberapa undang-undang terkait perpajakan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder baik bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier, Analisis data dilakukan dengan secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus maupun angka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KPP Pratama Gresik Utara berwenang untuk menerbitkan SKP, yang didasari oleh pelimpahan kewenangan secara delegatif oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), tetapi dalam penerbitannya terjadi kesalahan prosedur sehingga dibatalkan oleh PTUN Surabaya. Penelitian ini juga menemukan bahwa PTUN Surabaya berwenang menyelesaikan sengketa pajak, dimana SKP sebagai objek sengketa merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat untuk dapat diperkarakan di PTUN. Namun saat ini kewenangan mengadili sengketa pajak juga dimiliki oleh Pengadilan Pajak, sehingga diperlukan adanya penataan ulang kewenangan PTUN dan Pengadilan Pajak demi menjamin akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat.