Peran BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam mengawasi peredaran
obat dan makanan, sangat penting dalam memastikan mutu, khasiat, dan
manfaatnya sesuai standar yang telah ditetapkan, namun faktanya terdapat beberapa
kasus gagal ginjal akut pada anak-anak, terutama yang disebabkan oleh obat-obatan
yang kurang aman atau berkualitas rendah, sehingga mengancam kesehatan
generasi masa depan, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan menganalisis mekanisme pengawasaan (BPOM) terhadap kasus obat sirup yang
menyebabkan gagal ginjal akut pada anak dan aspek perlindungan hukum bagi
konsumen obat sirup yang meyebabkan gagal ginjal akut pada anak.
Metode penelitian yang digunakan melalui spesifikasi penelitian deskriptif
dan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder,
metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan studi
kepustakaan, selanjutnya data dianalisa secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan pertama diperoleh
simpulan, bahwa mekanisme pengawasaan BPOM terhadap kasus obat sirup yang
menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, yaitu BPOM telah menjalankan
pengawasan secara komprehensif sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80
Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, namun dalam
pengawasannya BPOM belum maksimal dalam megawasi peredaaran obat di
Indonesia, karena adanya indikasi pemalsuan bahan baku propilen glikol oleh salah
satu industri kimia. Aspek perlindungan hukum bagi konsumen obat sirup yang
meyebabkan gagal ginjal akut pada anak, yaitu BPOM memberikan perlindungan
hukum secara Preventif (pencegahan) dengan segera melakukan penelusuran
registrasi obat dengan memeriksa komposisi yang ada pada obat beredar dan
peredaran obat yang telah beredar di masyarakat, sedangkan perlindungan secara
represif (penaggulangan) yaitu, produk yang melebihi ambang batas aman, BPOM
akan memberikan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran.