Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan
teknologi dan industri. Pada tanggal 20 November 2019 seorang konsumen
membeli HandPhone bermerek Iphone 11 seharga Rp 8.200.000 di toko
‘zuhudf86’. Namun pada saat membuka paket tersebut didalamnya hanya berisi
casing HandPhone bekas. Pembeli merasa tertipu karena hanya mendapatkan
sebuah casing hp dalam tranksaksinya, untuk mencegah hal tersebut maka UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutknya disebut UU
ITE) sebagai suatu pengaturan barang atau jasa yang dilakukan secara online.
Tujuan penelitian agar mengetahui pengaturan serta pelaksanaan dan perlindungan
hukum jual beli online.
Untuk memperoleh hasil penelitian maka dilakukan penelitian dengan
spesifikasi penelitian yang dipakai bersifat deskriptif. Jenis penelitian yuridis
normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulam
data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data
dilakukan secara normatif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah dalam Pasal 48 PP PSTE yang mengatur
kewajiban pelaku usaha dalam transaksi jual- beli online. Pada hakikatnya
pengaturan yang terdapat dalam Pasal 48 PP PSTE merupakan bentuk modifikasi
dari perlindungan yang diberikan dalam UUPK, hanya saja media atau tempat
transaksi tersebut adalah melalui internet. Oleh karena itu, Pasal 48 PP PSTE
merupakan lex specialis, sedangkan kewajiban yang diatur dalam UUPK
merupakan bentuk umumnya/lex generalis. Kasus jual-beli Handphone. Di Shopee,
bagi pelaku pemilik toko online tersebut memberikan ganti rugi kepada korban
yang telah ditipu dan pihak dari Shopee mengabil Tindakan keras menutup akun
toko penjual tersebut