Pelindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya yang diberikan
pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan
kepada konsumen, pada kenyataannya masih banyak konsumen jasa dry clean dan
laundry yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa dry clean dan laundry dan
tidak adanya tanggung jawab atas kelalaian yang telah diperbuat. Oleh karena itu
menarik untuk dianalisis tentang pelindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa
dry clean dan laundry berdasarkan UUPK, dan tanggung jawab pelaku usaha dry
clean dan laundry berdasarkan UUPK.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian yang bersifat
deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif, dilakukan melalui
penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen.
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa, pelindungan hukum bagi
konsumen pengguna jasa dry clean dan laundry secara preventif diatur di dalam
UUPK yang terdapat dalam Pasal 4 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf h. Pasal 7
huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g. Pasal 8 huruf a, huruf d, huruf f, dan huruf j.
Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan Pasal 18 ayat (2). Pelindungan represif
yang akan diberikan jika pelaku usaha jasa dry clean dan laundry melanggar pasal
tersebut adalah Pasal 62 ayat (1), yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah). Bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa dry clean dan laundry
berdasarkan UUPK adalah tanggung jawab kontraktual (contractual liability),
karena adanya perjanjian langsung antara pelaku usaha jasa dry clean dan laundry,
dan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa dry clean dan
laundry.