Munculnya cyber crime sebagai salah satu bentuk atau dimensi baru dari
kejahatan masa kini dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia,
sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Cyber crime dapat
mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi manusia,
khususnya masyarakat di Indonesia. Komputer sebagai salah satu produk iptek
memegang peranan penting dalam membantu pekerjaan manusia. Permasalahan
yang akan diteliti adalah penerapan hukum pidana terhadap perbuatan akses ilegal
(illegal access) berupa pengaksesan komputer yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan perspektif cyber
crime dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan
akses ilegal (illegal access) berupa pengaksesan komputer dalam Putusan
Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menemukan dan memahami objek
penelitian, yaitu penerapan hukum pidana terhadap perbuatan akses ilegal (illegal
access) berupa pengaksesan komputer. Jenis penelitian yuridis normatif
menggunakan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang
berkaitan. Metode pendekatan menggunakan melalui peraturan perundangundangan serta pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor
515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah
studi literatur dan studi dokumen, sedangkan data dianalisis secara kualitatif.
Berdasakan hasil penelitian, bahwa penerapan hukum pidana terhadap
perbuatan akses ilegal (illegal access) yang dilakukan oleh terdakwa berupa
pengaksesan komputer dengan cara memasuki website Disdukcapil Bekasi
Kabupaten melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU ITE dan diancam pidana
berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU ITE. Kemudian, pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap perbuatan akses ilegal (illegal access) dengan cara
memasuki website Disdukcapil Bekasi Kabupaten untuk mendapatkan akses ke
database milik Disdukcapil Bekasi Kabupaten dalam Putusan Pengadilan Nomor
515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim menjatuhi pidana kumulatif, yaitu
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).