Secara prinsip bahwa lingkungan hidup adalah kebutuhan dasar bagi setiap
manusia, serta pemenuhan hak asasi manusia. Bisnis sumber daya alam telah berdampak
besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Seperti terjadinya kebakaran hutan dan
lahan. Dalam kegiatan tersebut, manusia juga hidup berdampingan, dengan giatan yang
telah dijalankan oleh suatu badan hukum atau non badan hukum, yang diakui
kedudukannya sebagai subjek hukum bernama korporasi. Dengan tujuan untuk
mengetahui terhadap pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup oleh korporasi, serta
untuk mengetahui dapat tidaknya diterapkan pendekatan keadilan restoratif terhadap
perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia, khusus subjek hukum korporasi.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yuridis
normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan
konseptual (conceptual approach) Metode analisis data penelitian ini dilakukan secara
yuridis kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan putusan nomor 71/Pid. B/LH/2021/
PN. Snt. Peristiwa hukum yang dilakukan oleh PT Mega Anugerah Sawit yang diwakili
oleh seorang Direktur bernama Eko Gemika Bin Yahya Hasan ini telah terbukti
melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu
udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Pertanggungjawaban
pidana korporasi dengan teori yang relevan menunjukkan bahwa suatu korporasi dapat
dijatuhi pidana atas perbuatannya. Pemulihan lingkungan hidup untuk mencapai keadilan
ekologis melalui keadilan restoratif secara aturan hukum positif tidak eksplisit dan tegas
diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup,. Maka dibutuhkan formulasi kebijakan yang berpihak
atas kepentingan lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Negara.