Keberadaan anak perusahaan BUMN Persero masih menimbulkan
ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak
perusahaan yang dimiliki BUMN Persero dan tanggung jawab BUMN Persero
sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif yang
menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode
pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian adalah kedudukan anak perusahaan milik BUMN Persero
masih menimbulkan ketidakpastian. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-02/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
03/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014; dan
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, kedudukan anak
perusahaan BUMN Persero merupakan entitas yang terpisah dari induk
perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain bahwa anak perusahaan
BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN. Namun,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017 menyatakan, anak perusahaan
BUMN tetap menjadi BUMN karena bersifat perpanjangan tangan bisnis
perusahaan milik BUMN. Kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, sehingga
anak perusahaan BUMN Persero merupakan milik negara secara langsung.
Tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak
perusahaan bersifat terbatas sesuai prinsip tanggung jawab terbatas dalam UU PT.
BUMN Persero sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan
entitas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Implikasi dari
kedudukan itu adalah berlaku prinsip hukum limited liability, yaitu BUMN
Persero sebagai induk perusahaan hanya dapat diminta pertanggungjawaban
secara terbatas sebesar saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya.