Hasil penelitian Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh kegiatan
manusia maupun korporasi. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki tujuan mencari
keuntungan maksimal dan kewajiban untuk mematuhi regulasi hukum lingkungan.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan sanksi terhadap korporasi dalam
konteks kepatuhan terhadap hukum lingkungan, serta dampaknya terhadap
kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif analitis
untuk dapat menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat terhadap
pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana atas kebakaran
hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidup. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan
kasus. Data diperoleh melalui studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan
metode yuridis kualitatif.
Ini mengungkap bahwa PT. Mega Anugerah Sawit dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai entitas korporasi maupun terhadap
pengurusnya atas kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 98 Ayat (1) dan
Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian juga menyoroti putusan Mahkamah Agung
Nomor 7337 K/PID-SUS-LH/2022 yang menerapkan teori pertanggungjawaban
pidana yang bersifat strict liability, memungkinkan hukuman tanpa memerlukan bukti
kesalahan atau kesengajaan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam
memperkaya pemahaman mengenai aspek yuridis dalam kasus kebakaran hutan dan
lahan serta penerapan teori hukum dalam konteks putusan Mahkamah Agung.
Implikasinya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan untuk tindakan
hukum terkait kasus serupa di masa depan, sekaligus menunjukkan urgensi penerapan
hukum lingkungan hidup untuk melindungi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.