Citizen lawsuit merupakan akses warga negara untuk memperoleh keadilan
atas pemenuhan hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh negara. Citizen lawsuit
merupakan wujud konkret partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan,
karena didasarkan atas kepentingan umum. Penggugat yang pada awalnya harus
orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas, berkembang menjadi
setiap warga negara Indonesia yang mengatasnamakan warga negara untuk dapat
menggugat Pemerintah. Penggugat tidak harus warga negara yang dirugikan secara
langsung, sehingga Penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil yang
dirasakan sebagai dasar gugatan.
Berbicara mengenai citizen lawsuit maka berbicara tanggung jawab
penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Jika
berkait dengan hak-hak warga negara, maka tidak boleh diabaikan dan harus
diselesaikan. Mekanisme gugatan citizen lawsuit ini diterapkan di Indonesia karena
adanya transplantasi hukum, namun tanpa diimbangi oleh peraturan perundangundangan yang ada. Hal inilah yang menjadi perdebatan di dalam sistem peradilan
di Indonesia karena mekanisme gugatan citizen lawsuit yang belum diatur di dalam
peraturan perundang-undangan sehingga seharusnya tidak dapat diterapkan.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan jenis penelitian ini adalah yuridis
normatif (yuridis dogmatis). Metode yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kebijakan (policy approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik pengumpulan
data studi dokumen (study of document) dan studi literatur (study of literature)
secara kualitatif.
Pada hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa mekanisme gugatan
citizen lawsuit suatu hal yang baru dalam praktik peradilan di Indonesia, namun
sudah beberapa kali dipraktikan. Permasalahan dalam mekanisme gugatan citizen
lawsuit adalah belum adanya pengaturan khusus sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam kasus citizen lawsuit di bidang lingkungan hidup.