Record Detail
Advanced Search
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE SISTEM PRE ORDER ATAS TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN
Sejarah menunjukkan bahwa awalnya perdagangan hanya dilakukan
dengan cara konvensional, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan perdagangan secara elektronik ( E-Commerce ) atau jual-beli online semakin meningkat. Prinsip yang dianut dalam jual-beli online adalah prinsip kepercayaan yang pada kenyataannya, prinsip atau sikap kepercayaan saja tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual-beli, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha ataupun konsumen. Pelindungan hukum menjadi suatu hal yang dibutuhkan masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pelindungan hukum atas wanprestasi konsumen terhadap pelaku usaha online shop dalam transaksi elektronik. Dan tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen apabila sudah terjadi.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian juridis formatif. Pengumpulan dan penelitian data sekunder atau data kepustakaan meliputi data sekunder bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Metode pendekatan yang digunakan dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian terhadap masalah yang pertama adalah konsumen atau pembeli dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindakan yang dilakukan terhadap pelaku usaha dengan berbagai jenis usaha yang menimbulkan kerugian baik finansial maupun non finansial berupa perlindungan hukum represif. Sedangkan hasil penelitian masalah kedua adalah upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan menurut UUPK baik litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dapat dilakukan melalui Pengadilan Umum. Penyelesaian sengketa dengan non litigasi dapat dilakukan dengan musyawarah yang mana dapat menyertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan mediasi seperti tertera pada PPK ( luar pengadilan ), asimilasi atau arbitrase.
Detail Information
| Statement of Responsibility |
-
|
|---|---|
| Description |
-
|
| Publisher | STHB : Bandung., 2023 |
| Language |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Content Type |
Master Theses
|
| Keyword(s) |
|---|