Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merusak selain
Keuangan Negara dan Perekonomian Negara juga telah memporak-porandakan
seluruh tatanan kehidupan sosial di negara kita. Salah satu bentuk tindak pidana
korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang , yang tentunya dilakukan
oleh seseorang yang mempunya kemampuanan untuk itu atau seseorang yang
mempunyai jabatan dan biasanya adalah Aparatur Sipil Negara. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk atau type perbuatan yang masuk
dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang akhirnya masuk dalam tindak
pidana korupsi serta bagaimana pertanggungjawabannya berdasarkan LHP BPK
RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat NO.41B/LHP/XVIII.BDG/06/2020.
Permasalahan ini diteliti dengan metoda-metoda sebagai berikut,
spesifikasi penelitan yang digunakan bersifat deskriptif, jenis penelitian yang
digunakan adalah yuridis normtif. Data yang digunakan dalam penelitin ini adalah
data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus dengan cara studi dokumen, serta metode
analisis data secara kualiitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan yang pertama, menunjukan
bahwa penerapan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang terkait terhadapa perbuatan Bendahara OPD diduga
telah menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara
sehngga masuk dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian yang kedua, terkait
dengan pertanggungjawaban pidan terhadapan tindakan pidana korupsi maka
dipidana sesuai aturan perundang-undangan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo
UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga
saknsi Administrasi berupa pengembalian keuanngan negara