Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia, sehingga perlu
dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, mendapat perlakuan yang adil
tanpa diskriminasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat
menjual Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Anak dalam (Putusan Nomor
1/Pid.sus.Anak/2020/PN. Kot.Agung) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim
terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat menjual
Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Anak dalam (Putusan Nomor:
1/Pid.sus.Anak/2020/PN. Kot.Agung);
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, jenis penelitian ini adalah
yuridis normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case
approach). Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi literatur dan
studi dokumen. Kemudian pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus
yang tekait dengan masalah yang diteliti serta data diperoleh kemudian dilakukan
analisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa, putusan Nomor
1/Pid.sus.Anak/2020/PN.Kot.Agung. sepenuhnya sesuai dengan unsur-unsur yang ada
pada Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan
penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf,
sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan
sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor 1/Pid.sus.Anak/2020/PN.Kot.Agung,
Telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya
dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan
saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan hakim dalam
penjatuhan sanksi pidana sudah sesuai dengan isi pada Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika