Perkembangan bisnis sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
yang menunjukan tren yang terus meningkat dan beragam, contohnya adalah rental
girlfriend. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk
memastikan dan menganalisis keabsahan perjanjian rental girlfriend menurut
KUHPerdata, PP PSTE, Hukum Islam, serta mengetahui dan memahami hubungan
hukum antara para pihak dalam perjanjian rental girlfriend.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif,
yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat
ketentuan yang terkait dengan keabsahan rental girlfriend di Indonesia. Jenis
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif partisipatoris dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi
dokumen dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara keumidan data
dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Perjanjian rental girlfriend
dinilai tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu sebab yang
halal sebagai salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata Perjanjian rental girlfriend juga dinilai tidak sah jika ditinjau dalam
hukum Islam. Perjanjian rental girlfriend dinyatakan tergolong kedalam perjanjian
yang tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat seperti syarat sah
manfa‟ah yang bertentangan dengan syari‟ah Islam dan juga prestasi dari perjanjian
tersebut dinilai dilarang oleh Islam atau dinilai haram. Selain itu, perjanjian rental

girlfriend juga dianggap tidak sempurna dikarenakan bertentangan dengan asas-
asas ijarah seperti asas Al-Musawamah (Persamaan dan Kesetaraan), Al-Kitabiyah

(Tertulis), Al-Musawamah, dan Al-Kitabiyah (tertulis). Berkaitan dengan hubungan
hukum, hak dan kewajiban pada praktik rental girlfrien.uwu termuat dalam
ketentuan atau rules agency karena perjanjian ini tidak dibuat secara tertulis. Selain
itu, upaya yang dapat dilakukan oleh klien apabila klien mengalami kerugian
hanyalah ganti rugi dari biaya sewa tanpa adanya ganti rugi mengenai kerugian
yang diderita oleh klien. Refund yang dapat klien klaim adalah refund dengan
jumlah 75% atau full refund berdasarkan dengan sengketa yang terjadi, serta berupa
pergantian talent. Selain klien, agency juga dapat melakukan upaya apabila klien
merugikan ataupun melanggar rules yang telah ditetapkan oleh agency dengan
berupa pemberian blacklist terhadap klien tersebut tanpa adanya refund