Berdasarkan data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS)
Tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa masih
adanya perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan dari
perjanjian yang dibuat perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat dalam
melindungi perkawinan anak di bawah umur menurut KUHPerdata dan UU
Perkawinan, serta mengetahui dan memahami hak dan kewajiban dalam
perlindungan hukum perkawinan anak di bawah umur di Desa X
Kabupaten Bandung Barat. Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian
deskriptif, yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat ketentuan yang terkait dengan perjanjian pra
perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan studi lapangan
melalui wawancara kemudian data dianalisis dengan menggunakan
metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Keabsahan perjanjian
pra perkawinan di Desa X Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari 2
(dua) perspektif. Apabila melihat dalam KUHPerdata, maka perjanjian pra
perkawinan di bawah tangan tersebut tidak sah, karena tidak dibuat
dengan akta notariel. Sedangkan, dari perspektif UU Perkawinan sebagai
aturan yang menggantikan ketentuan perkawinan KUHPerdata, perjanjian
pra perkawinan di Desa X tetap sah walaupun tidak disahkan oleh pegawai
pencatatan perkawinan. Tidak disahkannya perjanjian pra perkawinan oleh
pegawai pencatatan perkawinan hanya berakibat hukum pada kekuatan
mengikatnya perjanjian pra perkawinan. Kekuatan mengikat perjanjian pra
perkawinan yang tidak disahkan hanya mengikat kedua belah pihak yang
membuatnya, yaitu suami istri, tetapi tidak mengikat bagi pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313, 1314, dan 1340 KUH Perdata serta
asas konsensualisme dan pacta sunt servanda. Adanya disharmoni
peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dalam UU
Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak, dalam hal menetapkan
ketentuan batasan umur seorang anak. Jika dihubungkan dengan
hubungan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban, maka hak dan
kewajiban anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan anak menjadi
hilang, akibat terjadinya perkawinan. Hak dan kewajiban sebagai seorang
anak berubah menjadi hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur
dalam UU Perkawinan dan dalam perjanjian pra perkawinan