Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga badan hukum atau korporasi. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajjikan gambaran suatu fenomena, keadaan atau kejadian dengan menggunakan metode tertentu. Dimana hal ini tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, melainkan terkait dalam hal pengolahan dan penginterprestasian mengenai makna data tersebut.
Hasil penelitian yang didapat adalah dalam membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pertama korporasi sebagai pelaku telah melawan hukum formil tindak pidana korupsi, kedua kesalahan korporasi yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi, serta kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan peniadaan pidana (strafuitslutingsgroden) pada korporasi dapayt dibebankan pada pengurus korporasi, ketiga penerapan sanksi pidana terhadap korporasi terhadap tindak pidana korupsi lahir berbagai ketentuan pidana khusus yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, dengan merumuskan sanksi pidana untuk korporasi bervariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif, alternatif dan merumuskannya tunggal.