Politik Kriminal merupakan suatau usaha yang rasional dari masyarakat
dalam menanggulangi kejahatan. Melaksanakan Politik Kriminal dengan
menggunakan semacam hak pistole, berarti membuat perencanaan untuk masa yang
akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah kejahatan yang
dilakukan oleh Warga Binaan, menjadi orang penaat hukum melalui pemberian
semacam hak pistole. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif Politik
Kriminal terhadap pelaksanaan semacam hak pistole di dalam Lembaga
Pemasyarakaran Kelas 1 Sukamiskin dan mengetahui perspektif Politik Kriminal
terhadap hambatan pelaksanaan semacam hak pistole bagi Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan metode penelitian dengan
spesifikasi penelitian deskriptif, hal ini bermaksud menggambarkan secara jelas
sekaligus melakukan analisis tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang
diteliti, yaitu pelaksanaan hak pistole dan hambatan hak pistole. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian secara yuridis normatif.
Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundangundangan dan kebijakan (policy approach). Teknik pengumpulan data diperoleh
melalui studi literatur, kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan
dilakukannya penelitian dengan metode mewawancara, mencatat, dan mempelajari
permasalahan penelitian hingga dilakukan telaah secara yuridis normatif. Metode
analisa data menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian
diolah dan disusun secara sistematis.
Berdasarkan hasil penelitian, perspektif Politik Kriminal terhadap
pelaksanaan semacam hak pistole bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1 Sukamiskin Bandung adalah eksistensi dalam penerapannya tidak ada,
bahkan secara fungsionalnya tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi, sehingga
dengan pemberian semacam hak pistole diragukan keberhasilannya dalam
menanggulangi kejahatan korupsi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Sukamiskin Bandung. Perspektif Politik Kriminal terhadap hambatan pelaksanaan
semacam hak pistole bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Sukamiskin Bandung adalah dengan tidak adanya aturan lebih lanjut dari para
pembuat kebijakan untuk mengatur pelaksanaan hak pistole dan tidak dibuatkannya
Standard Operating Procedur dalam pengajuan permohonan dan pemberian
semacam hak pistole di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin
Bandung