Image of PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP LAGU YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 913 K/PDT.SUS-HKI/2022)

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP LAGU YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 913 K/PDT.SUS-HKI/2022)



Perkembangan media penyiaran saat ini, membuat perlindungan hak cipta semakin penting. Penulis meneliti perlindungan hukum pencipta lagu yang digunakan tanpa izin dalam analisis UUHC bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum pencipta lagu terhadap lagu yang digunakan tanpa izin untuk keperluan komersial dalam analisis UU Hak Cipta serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pelanggar hak cipta terhadap lagu yang digunakan tanpa izin untuk keperluan komersial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat ketentuan yang terkait dengan perlindungan hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam perkara a quo menurut ketentuan UUHC diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Secara preventif, diatur dalam Pasal 5 terkait hak moral, Pasal 8 dan Pasal 9 terkait hak ekonomi, Pasal 20 tentang hak terkait, Pasal 23 terkait royalti, Pasal 40 tentang ruang lingkup yang dilindungi, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 UUHC terkait dengan perlindungan hak cipta dalam lingkup teknologi dan komunikasi, serta Pasal 80 terkait dengan pengaturan lisensi. Sedangkan, secara represif diatur dalam Pasal 95-96 terkait dengan penyelesaian sengketa dan ganti rugi, Pasal 99 terkait gugatan melalui Pengadilan Niaga, Pasal 100-105 terkait gugatan secara perdata dan pidana, Pasal 113 terkait sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 9, dan Pasal 120 UUHC. Adapun dalam Putusan Kasasi Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, hakim telah memutus sesuai ketentuan dalam UUHC. Termohon kasasi terbukti melakukan pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu Haji Ukat Sukatma, karena telah melakukan penggandaan lagu tanpa izin pencipta melalui media YouTube. Akibatnya, hakim memutus termohon kasasi untuk menghapus seluruh video yang memuat lagu ciptaan Haji Ukat Sukatma dan memberikan ganti rugi kepada pencipta lagu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment