Di Indonesia pengangkatan anak umumnya dianggap sebagai upaya untuk
memberikan hak dan perlindungan kepada anak yang tidak memiliki hubungan
keluarga biologis, termasuk dalam hal mendapatkan hak warisan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dihubungkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan perlindungan hak waris
anak angkat dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23
Tahun 2002 di masyarakat Tionghoa Kampung Kalijaya Kabupaten Tangerang.
Metode peneliian yang digunakan bersifat deskriftif analitis, kemudian jenis
penelitian yuridis normatif, dan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah
merupakan metode pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan
metode pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Teknik pengumpulan data
melalui studi literatur ( study of literature ), dan dilakukan wawancara untuk
melengkapi data, selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dari permasalahan pertama anak angkat di
masyarakat Tionghoa Kampung Kalijaya. Tetap mempunyai kedudukan sebagai
ahli waris dari orang tua kandung dan juga menjadi ahli waris dari orang tua
angkatnya, karena pengangkatan anak di masyarakat Tionghoa Kampung Kalijaya
dilakukan dengan cara tidak konkrit dan tidak kontan yang tidak memutuskuan
hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini ini
sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa
pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan
orang tua kandungnya. Permasalahan kedua, terkait dengan hak waris anak angkat
berpedoman pada Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang
Pengangkatan anak, yang mana menyamakan hak anak angkat dengan anak
kandung untuk mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya.