Banyak para atlet Hockey khususnya di Kabupaten Bandung kurang bahkan
sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, khususnya dari
segi pembinaan dan pengembangan olahraga, prasarana dan sarana olahraga,
pendanaan keolahragaan, penghargaan serta jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan Hukum
bagi atlet cabang olahraga hockey di Kabupaten Bandung serta untuk mengetahui,
memahami dan menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dan Dinas
Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet hockey di Kabupaten Bandung.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif
analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang
diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder
maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier yang relavan dengan perlindungan hukum bagi kesejahteraan
Atlet Hockey di Kabupaten Bandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data
diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan instansi terkait dengan
menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum
bagi atlet hockey di Kabupaten Bandung mengenai kesejahteraan dilihat dari segi
pembinaan dan pengembangan, sarana dan prasarana, pendanaan, serta
penghargaan dan jaminan sosial belum cukup terealisasikan sepenuhnya karena
para atlet masih merasa belum mendapatkan hak-haknya seperti yang sudah di atur
dalam undang-undang keolahragaan. Selain itu, Peran dan tanggung jawab
Pemerintah, dan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet Hockey di
Kabupaten Bandung, pembinaan olahraga prestasi diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dibantu
pelaksanaannya oleh KONI. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan
penyandang dana pembinaan olahraga prestasi, sedangkan KONI sebagai pihak
yang menjalankan pembinaan olahraga tersebut, dan Dinas Pemuda dan Olahraga
juga mempunyai peran untuk memberikan pembinaan, sarana dan prasarana,
pendanaan, serta penghargaan dan jaminan sosial.