Lalu lintas merupakan salah satu aspek yang turut memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Dengan adanya lalu lintas dapat mempermudah banyak aktifitas dan seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya aktifitas lalu lintas maka diperlukan peraturan yang bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan jalan. akan tetapi banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap peratuan tersebut salah satunya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan lampu isyarat (rotator) dan sirine. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan yuridis penggunaan lampu isyarat (rotator) dan sirine pada kendaraan roda dua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi dan penerapannya dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya melalui pendekatan perundang-undangan dengan studi literatur dan wawancara yang berkaitan dengan penggunaan lampu isyarat (rotator) dan sirine pada kendaraan roda dua di wilayah hukum Polres Cimahi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian lebih ditekankan kepada data sekunder atau data keputakaan, didukung dengan penelitian lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan yaitu : pertama, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas penggunaan lampu isyarat (rotator) dan sirine pada kendaraan roda dua serta unsur-unsurnya terutama peraturan yang dilanggar oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan penegakan hukumnyanya di wilayah hukum Polres Cimahi ditambah dengan data jumlah pelanggaran lalu lintas penggunaan lampu isyarat (rotator) dan sirine pada tahun 2015 sampai 2017. Dan kedua, faktor-faktor penegakan hukum kepada penggunaan lampu isyarat (rotator) dan sirine pada kendaraan roda dua tersebut oleh POLRI yang melakukan pelanggaran lalu lintas, berakibat terjadinya penilangan sebagai salah satu upaya penegakan hukum di lalu lintas dan untuk mengantisipasi pelanggaran.