Saat ini semakin banyak ditemui sepeda motor dengan kondisi modifikasi-modifikasi, salah satunya modifikasi knalpot yang mempunyai suara lebih keras yang dikenal dengan sebutan “knalpot racing”. Fenomena penggantian knalpot tersebut banyak ditemui di kota Bandung, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum khususnya mengenai penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Penelitian ini meneliti terkait penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot “non standar”. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot “non standar” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan untuk mengetahui daya guna sanksi pidana terhadap penggunaan knalpot “non standar” sebagai pelanggaran lalu lintas dalam perspektif lalu lintas aman dan tertib.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dikumpulkan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen serta data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah adanya pelanggaran oleh pengguna jalan dalam berkendara berupa kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot non standar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung didasarkan pada ketentuan dalam KUHAP beserta aturan hukum acara pidana khusus yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana kewenangannya diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya pencegahan maupun pemberian sanksi kepada pelanggar lalu lintas merupakan salah satu bentuk penanggulangan, tetapi semuanya tidak akan berfungsi baik apabila tidak ada kesadaran bagi pengemudi. Sedangkan hasil penelitian terhadap permasalahan kedua adalah daya guna sanksi yang diberikan kepada pemakai kendaraan bermotor dengan knalpot non standar memiliki sifat memaksa dan mengikat orang untuk menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku.