Praktek pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan
oleh pelaku usaha biasanya dilakukan melalui suatu program donasi. Dalam
prakteknya tindakan ini sering terjadi pelanggaran dalam hal kesukarelaan dalam
pemungutannya. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana
pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian dalam
bentuk sumbangan oleh minimarket Indomaret (studi kasus pada minimarket
Indomaret Kecamatan Regol Kota Bandung) menurut Undang-Undang
nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang kembalian menjadi
bentuk sumbangan oleh pelaku usaha Indomaret Kecamatan Regol Kota Bandung.
Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Tehnik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan studi
literatur. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode
analisis kualitatif.
Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian
menjadi bentuk sumbangan oleh pelaku usaha Indomaret di Kecamatan Regol Kota
Bandung dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Indomaret
melakukan pertanggungjawaban dari kelalaian atau kesalahan karyawannya
berdasarkan tanggung jawab produk (Pasal 19 UUPK) dan tanggung jawab moral
berupa etika berdagang yang baik. Perlindungan hukum konsumen terhadap
pengalihan uang kembalian menjadi bentuk sumbangan oleh pelaku usaha
Indomaret Kecamatan Regol Kota Bandung berupa perlindungan preventif dan
perlindungan represif. Perlindungan preventif melalui ketentuan Pasal 4 huruf b, c,
dan g, Pasal 7 huruf c, Pasal 15 UU No. 8 Tahun 1999. Perlindungan Represif
bertujuan untuk penyelesaian sengketa dengan memberikan sanksi kepada pelaku
usaha yang diatur di dalam Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 60 UU No.8 Tahun 1999.