Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini membahas tentang
pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, sehingga menarik
untuk dianalisis agar mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena identitas palsu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; dan untuk
mengetahui mengenai penegakkan hukum terhadap pembatalan perkawinan yang
diajukan kepada Pengadilan Agama dalam putusan perkara Nomor
719/Pdt.G/2021/PA.Pbun.
Untuk mendapatkan hasil penelitian maka digunakan metode penelitian
melalui spesifikasi penelitian deskriptif, jenis penelitian menggunakan penelitian
yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data
sekunder, dan metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan perundang-undangan, kemudian teknik pengumpulan data
dikumpulkan dengan cara studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pertama, pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena identitas palsu, dalam
Putusan Pengadilan Agama Nomor 719/Pdt.G/2021/PA.Pbun yang berisi
mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan telah memenuhi syarat-syarat
untuk bisa diputuskannya pembatalan perkawinan. Kedua, penegakkan hukum
terhadap pembatalan perkawinan kedua karena istri telah memalsukan identitas diri
menurut KHI telah mencerminkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang
dituangkan dalam putusan hakim tersebut merupakan bagian dari penegakkan
hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dan bukti persidangan yang relevan secara
yuridis dari hasil proses persidangan.