Sampai saat ini pengetahuan dan kesadaran membayar pajak masih belum
mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih
kurang mengetahui tentang pengetahuan perpajakan dan kurang percaya terhadap
keberadaan pajak. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga
masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketidaktahuan tersebut
membuat wajib pajak orang pribadi enggan melaporkan pajaknya. Rendahnya
tingkat kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari aspek hukum sebenarnya dapat
diminimalisir dengan memformulasi suatu kebijakan hukum pidana di bidang
perpajakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Aspek
Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan
dan/atau Keterangan Yang Isisnya Tidak Benar atau Tidak Lengkap Secara Terus
Menerus Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Bagaimanakah
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan
Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya
Tidak Benar atau Tidak Lengkap Secara Terus Menerus.
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian desktiptif, jenis penelitiannya
adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan adalah studi literature dan studi dokumen. Sedang analisis
datanya dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian, bahwa yuridis tindak pidana perpajakan dengan
sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap secara terus menerus yang dilakukan oleh terdakwa Lili
Haryati Wastudjaja telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (1) huruf d Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor
975/Pid.Sus/2021/PN.Bdg menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dapat dijatuhi pidana.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan
yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis Pasal 39 ayat (1) huruf d Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah memperhatikan keadaan-keadaan
yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa.