Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik unsur-unsur yang menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur obyektif, maupun unsur-unsur yang menyangkut tentang kesalahan yang merupakan sebagai unsur subyektif pada dasar pertanggungjawaban pidana, serta daya guna sanksi pidananya. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang diteliti oleh penulis mengenai penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaan dana kapitasi pada program Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggara 2014 No. SR-543/PW10/5/2017 Tanggal 8 September 2017 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa permasalahan diatas.
Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif, penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif di Indonesia dengan menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka.
Hasil penelitian dari permasalahan pertama adalah terbuktinya unsur objektif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian dari permasalahan kedua adalah sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut yakni sistem pertanggungjawaban vicarious liability dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian dari permasalahan ketiga adalah daya guna penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi dengan melihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri.