Kehadiran transeksual di dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas
beragama Islam banyak menimbulkan pro dan kontra. Tidak hanya sebatas
perubahan fisik dan tingkah laku namun dewasa ini dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi memungkinkan kaum transgender/transeksual untuk
melakukan Operasi Penggantian Kelamin (Sex Reassignment Surgery). Dengan
dilakukannya operasi tesebut dapat menimbulkan permasalahan terutama dalam
hak kewarisan mengenai kedudukan transgender/transeksual sebagai ahli waris
berdasarkan Hukum Islam. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah
status hukum bagi pelaku Transeksual dihubungkan dengan Hukum Islam di
Indonesia serta hak waris bagi pelaku Transeksual berdasarkan dengan Hukum
Islam di Indonesia dihubungkan dengan putusan No. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt/Utr.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normative. Metode yang dipergunakan untuk
memperoleh data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian data
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yuridis
normatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia
memiliki tiga hukum yang mengatur kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum
waris Islam, dan BW. Dalam Hukum Islam tidak dikenal proses kewarisan bagi
transeksual namun terdapat pengaturan kewarisan mengenai khuntsa, sehingga
proses kewarisan yang berlaku bagi transeksual sama dengan proses kewarisan
bagi seluruh umat muslim. Dalam kewarisan bagi transeksual muncul hambatan
mengenai pembagian hak waris karena adanya perubahan jenis kelamin yang
bersangkutan. Untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan upaya hukum
berupa pengajuan permohonan perubahan jenis kelamin ke pengadilan negeri.