Belakangan ini terjadi sebuah dinamika dan kemajuan hukum terkait dengan
isu kewarisan beda agama. Pengembangan tersebut dapat dilihat dari kenyataan
bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat gebrakan baru terkait
kewarisan beda agama. Gebrakan tersebut dapat dengan nyata dilihat dari putusanputusannya yang memberikan celah dan peluang kepada pihak non muslim untuk
dapat menerima bagian harta pewaris Muslim. Peluang tersebut memang tidak
disediakan dalam bentuk praktik kewarisan murni, tetapi dibuat dengan
mempergunakan konsep atau aturan wasiat wajibah.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) dengan
Jenis penelitian bersifat penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan
berupa menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan kasus (case approach), sedangkan teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan teknik studi literatur dan studi dokumen dan
dianalisis secara kualitatif.
Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama memang tidak diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim melakukan penggalian hukum
sebagaimana amanat undang-undang, penyelesaian kasus kewarisan ini dapat
diselesaikan dengan menggunakan konsep maqasid al-Syari’ah. Dalam putusan
perkara Nomor 2418/Pdt.P/2020.PA.SBY hakim dengan asas kebebasan yang
dimilikinya melakukan rechtsvinding (penemuan hukum). Rechtsvinding dalam
masalah ini dilakukan dengan metode penafsiran historis, penafsiran interpretasi
sosiologis, argumentum peranalogium, eksistensi hukum kewarisan Islam di antara
sistem hukum kewarisan lainnya, pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi
manusia, dan teori hukum mengenal asas hukum dalam penyimpangan terhadap
asas hukum.