Collections

Advanced Search

Browse Master Theses by :

ANALISIS YURIDIS UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1399/K/PID.SUS/2020)

Trias Armananda Fadhillah (STHB, 2024)

PENGEMBALIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA TERDAKWA EKS WALIKOTA CIMAHI PERIODE 2017-2022 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1122/PID.SUS/2022

Ria Puspita Sari (STHB, 2025)

PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Syahroni (STHB, 2020)

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Ari Sugiri (STHB, 2019)

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Togu Manahan Hutagalung (STHB, 2017)

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deni Effendi (STHB, 2019)

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Agil Trenggono (STHB, 2018)

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

Ervan Wiguna (STHB, 2017)

My Account

Browse

Discover

Advanced Search