Collections

Advanced Search

Browse Master Theses by :

First Page Previous 6 7 8 9 10 Next Last Page

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMBERI KERJA JAMINAN SOSIAL DALAM UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 108/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Moch. Rifi Januar Nugraha (STHB, 2021)

Record Detail

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA TERHADAP BAGASI PENUMPANG YANG HILANG ATAU RUSAK DALAM ANALISA UU PENERBANGAN

Dicky Turmudzy Kushiary (STHB, 2021)

Record Detail

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERALIHAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Muhamad Afghan Ridho (STHB, 2021)

Record Detail

PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Syahroni (STHB, 2020)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRA PERADILAN DALAM PERKARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG MENETAPKAN STATUS SESEORANG MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO 24/PID/PRA/2018/PN.JKT . SEL

ANDI APRIYANTO (STHB, 2022)

Record Detail

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) PRODUK IMPOR MELALUI PLATFORM LOKAPASAR (MARKETPLACE) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

REGIE ADRETIAN PERMANA (STHB, 2022)

Record Detail

IMPLIKASI YURIDIS DALAM PENGELOLAAN PANAS BUMI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI DIKAITKAN DENGAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI

ARIEF HIRAWAN (STHB, 2018)

Record Detail

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK KONVENSIONAL DENGAN PERUSAHAAN LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE

Yurin Ahmad Rizki (STHB, 2021)

Record Detail

KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Lamhot Mastatua Situngkir ()

Record Detail

KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN BANDUNG

Ferdian Hanif Dwiananta (STHB, 2021)

Record Detail

First Page Previous 6 7 8 9 10 Next Last Page

Repository STHB

Collections

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMBERI KERJA JAMINAN SOSIAL DALAM UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 108/PID.SUS/2018/PT.BDG.

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA TERHADAP BAGASI PENUMPANG YANG HILANG ATAU RUSAK DALAM ANALISA UU PENERBANGAN

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERALIHAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRA PERADILAN DALAM PERKARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG MENETAPKAN STATUS SESEORANG MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO 24/PID/PRA/2018/PN.JKT . SEL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) PRODUK IMPOR MELALUI PLATFORM LOKAPASAR (MARKETPLACE) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

IMPLIKASI YURIDIS DALAM PENGELOLAAN PANAS BUMI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI DIKAITKAN DENGAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK KONVENSIONAL DENGAN PERUSAHAAN LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA PEMBERIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE

KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN BANDUNG

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search